Jumlah PNS akan Dikurangi Sampai 2019

Jumlah PNS akan terus dikurangi samapi tahun 2019 - Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, di Bengkulu mengatakan, Pemerintah sat ini kekurangan dana tidak saja untuk pembangunan, tetapi juga untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasalnya pada tahun lalu, seharusnya perolehan Pajak bisa mencapai 1.400 triliun, tetapi sebesar 230 triliun belum bisa didapatkan.

“Artinya untuk memenuhi pendapatan itu, Pemerintah mau tidak mau harus berhemat, dengan melakukan efesiensi anggaran secara nasional, termasuk mengurangi Rp. 5,9 triliun anggaran di tahun berjalan sekarang ini," ungkapnya Kamis, (21/4/2016).

Menurut Yuddy, upaya penghematan yang dilakukan Kemenpan RB dengan mengurangi dan tidak menambah belanja pegawai, melalui moratorium penerimaan pegawai.

Mengingat jika pun ada proses seleksi penerimaan pegawai, dikatakan Yuddy, akan dikhususkan pada bidang-bidang yang ditentukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selain pembangunan infrastruktur, seperti tenaga pendidikan, kesehatan, penegakan hukum dan penyuluh.

“Apabila diluar itu ada penerimaan CPNS, kita akan lebih selektif, karena saat ini saja dari 520 kabupaten dan kota, hampir 200 daerah anggaran belanja pegawai nya sudah diatas 50 persen," jelasnya.

Dijelaskan Menpan RB Yuddy Chrisnandi, pihaknya saat ini juga sedang melakukan kajian untuk melakukan rasionalisasi pegawai, kurang lebih akan mencapai angka 1,5 persen, idealnya pegawai pemerintah dari total jumlah penduduk.

Artinya diperkirakan dalam waktu 3 tahun kedepan, Kemenpan RB harus memberhentikan 1 juta orang pegawai.

“Untuk proses pemberhentian sendiri, Kemenpan RB juga tidak akan sembarangan dan akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku, dengan mengedepankan kebijaksanaan dan keadilan, serta juga harus terlebih dahulu atas persetujuan dari Presiden RI Joko Widodo," ungkapnya.

Pahami Rasionalisasi Pegawai Secara Nasional

Yuddy Chrisnandi meminta kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk memahami rencana rasionalisasi pegawai secara rasional, bukan secara emosional.

"Pemerintahan ini dibangun dengan rasionalitas, tentu menentukan kebutuhan pegawai pun harus rasional. Perhatikan kapasitas anggaran masing-masing. Masa anggaran belanja pegawai jauh lebih besar dari belanja publik ?. Pemerintahan ada untuk mensejahterakan publik. Pegawai itu alatnya, bagaimana roda pemerintahan bisa dijalankan," kata Yuddy.

Saat ini menurut Yuddy, ada sekira 244 kabupaten/kota yang komposisi belanja aparatur pada APBD-nya diatas 50 persen. Hal tersebut merupakan fenomena pemerintahan yang kurang rasional, harusnya sebagian besar APBD dialokasikan untuk belanja publik.

"Karena itu harus ada rasionalisasi pegawai. Diawali audit organisasi, dilanjutkan pemetaan pegawai, serta nantinya berujung pada pengurangan pegawai secara proporsional sesuai dengan kondisi obyektif masing-masing," kata Yuddy.

Rencana tersebut saat ini dalam pengkajian jajaran Kementerian PANRB.  Ada tahapannya dan semua itu akan dilakukan dengan pendekatan yang rasional. Dalam waktu dekat, Kementerian PANRB akan mengeluarkan aturan teknis untuk memetakan SDM di daerah, baik dari sisi jumlah maupun jabatan untuk mengetahui kebutuhan SDM yang diperlukan.

Dengan kebijakan rasionalisasi, pemerintah menargetkan penurunan belanja pegawai secara nasional dari 33,8 persen menjadi 28 persen dari total APBN/APBD selama rentang 2015-2019.