Presiden Jokowi: Tuntaskan pelanggaran HAM Papua tahun ini

Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pelanggaran HAM di Papua diselesaikan pada tahun 2016 tahun ini. Menteri Koordinatur Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa dari pihak Pemerintah telah bertemu dengan ormas dan Komnas HAM Papua untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua.

Kasus pelanggaran HAM di Papua yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disahkan, masih harus menunggu keputusan politik dari pemerintah dan DPR sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar masalah Hak Asasi Manusia di Papua dapat diselesaikan Tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa dari pihak Pemerintah telah bertemu dengan ormas dan Komnas HAM Papua untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua.

Hal ini disampaikan Luhut ketika menemani Presiden dalam kunjungan kerja ke Papua pada Sabtu (30/4/2016).

"Kemudian juga menyangkut masalah HAM. Presiden perintahkan masalah HAM dituntaskan, dan sudah dikerjakan. Dan kemarin dipimpin oleh Kapolri dan Prof Seno Adjie, sudah ketemu dengan teman2 Papua. Jadi dari Papua itu perwakilanya bermacam-macam.

Ada dari Komnas HAM Papua, ada dari ormas2 Papua, tadi kita juga buka lagi tuh, sehingga kita harapkan masalah HAM ini bisa kita tuntaskan tahun ini," ujar Luhut.

Sementara itu, untuk kasus pelanggaran HAM di Wasior dan Wamena saat ini masih ditangani penyelidikannya oleh Komnas HAM untuk dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Kasus lain seperti penyerangan kantor Polsek di Abepura, menurut Kapolri Jend Polisi Badrodin Haiti, sudah dianggap selesai dan pelakunya pun sudah diadili di pengadilan HAM.

Selain itu, untuk kasus hilangnya Aristoteles Masoka, supir dari Theys Eluay, penyelesaiannya akan diserahkan kepada Polda Papua dan Kodam Cendrawasih. Theys Eluay merupakan Ketua Presidium Dewan Papua yang jenazahnya ditemukan di daerah Koya, dekat perbatasan Papua Nugini, Minggu pagi, 11 November 2011.