Takut Bangkrut, Singapura Coba Jegal Tax Amnesty

Singapura takut akan RUU Tax Amnesty yang bisa membuat negara berlogo singa itu akan bangkrut dan jatuh miskin. Berbagai cara dilakakukan untuk jegal RUU Tax Amnesty, entah itu melalui lobi politik atau menyuap anggota parlemen. Pemerintah harus waspada dalam hali ini.
 
Upaya kepentingan asing menggagalkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) makin terlihat jelas menjelang pembahasan RUU itu di DPR, aksi tersebut dilakukan melalui sejumlah LSM dan politisi yang ingin dana-dana WNI tetap tersimpan di "save heaven countries" dan tidak ingin ribuan triliun  dana tersebut kembali ke dalam negeri untuk membiayai pembangunan nasional.

Pengamat Perpajakan dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako di Jakarta, Mingggu, mengingatkan kepada pemerintah dan DPR untuk berhati-hati lantaran ada kemungkinan asing semakin gencar melakukan lobi-lobi guna menggagalkan RUU Tax Amnesty demi kepentingan negara mereka.

Menurut dia negara-negara tetangga yang sering dijadikan tempat untuk menyimpan dana-dana warga RI seperti Singapura bakal kekeringan likuiditas akibat kebijakan Tax Amnesty ini.

Roni menegaskan kepentingan asing melalui perusahaan-perusahaan yang terafiliasi akan terkena dampak besar akibat kebijakan tax amnesty. Akibatnya, perdebatan dan penolakan akan kebijakan tersebut pun cukup besar digencarkan para politisi dan sejumlah LSM.

Menurutnya, kekhawatiran terhadap pihak asing yang ingin menggagalkan rencana pengesahan RUU Tax Amnesty, membuat pemerintah Indonesia harus mengambil prinsip. Salah satunya dengan menetapkan tarif tebusan yang menarik yang akan dibebankan kepada peserta Tax Amnesty.

"Jangan biarkan asing mengusik DPR. Caranya ya dengan meyakinkan mereka bahwa tarif yang disediakan pemerintah menarik. Jadi Tax Amnesty harus didukung demi peningkatan basis pajak dan penerimaan negara," katanya.

"Data atas harta yang selama ini belum dilaporkan, itu bisa terjaring karena tax amnesty. Itu sangat penting dalam membangun kepatuhan pajak di Indonesia. Karena dengan tax amensty di kemudian hari pemerintah memiliki data dan profil harta atau penghasilan WP dengan lebih baik. Hal inilah yang lebih esesnsial dari kebijakan Tax Amnesty," Jelasnya.