Lembaga Dunia Dukung Program Inklusi Indonesia

Sejumlah lembaga keuangan dunia yaitu, Bank Dunia, PBB, IMF mengapresiasi program Jokowi keuangan inklusif yang tengah dikembangkan di Indonesia. Progrma ini antaralain pendidikan keuangan untuk masyarakat, instrumen hukum, maupun perlindungan konsumen.

Sebagai dukungan nyata terhadap program keuangan Inklusi Indonesia, dalam waktu dekat perwakilan lembaga tersebut akan berkunjung ke Indonesia. Salah satu agendanya yakni menghadiri pertemuan bersama dengan Indonesia untuk membahas langkah-langkah konkrit, dan bagaimana tahapan implementasi di lapangan.

"(Waktu saya) di Belanda dan saya bertemu dengan Ratu Maxima, beliau adalah special advisor untuk PBB di bidang keuangan inklusif," cerita Jokowi dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Hasil survei nasional literasi keuangan di 2013 menunjukan bahwa jumlah lembaga keuangan yang tercatat 2.977 belum bisa menjangkau ke seluruh masyarakat Indonesia. Tercatat hanya 21,84 persen penduduk Indonesia yang literasi keuangannya atau tingkat keuangannya, keyakinan pada lembaga keuangan serta produk jasa itu kategori baik.

Data itu menunjukan masih rendahnya tingkat kepemilikan rekening di bank serta pemilikan tabungan di lembaga keuangan formal dan tingkat inkluasi keuangan di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga. Misalnya, Singapura sudah mencacapi 96 persen, Malaysia 81 persen, dan Thailand 78 persen.

"Kita masih rendah sekali. Dengan rendahnya tingkat literasi keuangan merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat inkluasi keuangan," kata Jokowi.

Oleh sebab itu, menurut Presiden literasi keuangan di masyarakat harus diimbangi dengan langkah terobosan. Langkah terobosan itu adalah perluasan jangkauan layanan perbankan dan lembaga keuangan formal, dengan memperhatikan karakteristik geografi Indonesia sebagai negara kepulauan.

"Terobosan pelayanaan seperti Teras kapal BRI yang tahun lalu sudah kita luncurkan, peningkatan kapasitas masyarakat terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak menjadi layak, dari yang unbankable jadi bankable dalam memberikan layanan keuangan," kata dia.

Kemudian, lanjut Presiden kebijakan atau peraturan yang mendukung keuangan inklusif seperti peningkatan akses layanan keuangan terutama bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Terakhir, perlindungan konsumen yang menyangkut jaminan rasa aman untuk berinteraksi dengan inklusi keuangan dan dalam pemanfaatan produk-produk layanan jasa keuangan.

"Dan persiapan ini kami harapkan nantinya bisa ditindaklanjuti Menko Perekonomian," tutup Jokowi.